Sikap independen wartawan Indonesia
saat ini masih dalam pertanyaan besar. Menghasilkan berita yang akurat, berimbang,
dan tidak beretikad buruk yang merupakan
bunyi dari Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 belum terealisasikan dengan baik.
Beberapa berita maupun tulisan wartawan saat ini masih jauh mengarah pada
terwujudnya pasal tersebut. Dapat dilihat dalam pemberitaan yang berbau politik
saat ini khususnya pada beberapa media nasional.
Media massa yang seharusnya sebagai penyalur suara rakyat
perlahan berpindah fungsi menjadipenyalur suara politik. Kegiatan politik tidak
pernah terlepas dari aktivitas media, begitu juga sebaliknya. Perpindahan dari
fungsi yang sebenarnya tersebut berdampak pada tulisan atau berita politik wartawan
yang saat ini bisa dikatakan jauh dari suara hati nuraninya, tidak sesuai
dengan penjelasan point a pada pasal ini yang mengatakan “ independen bararti
memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur
tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan
pers,”. Kebanyakan wartawan masa kini bekerja mengabdikan dirinya untuk pemilik
perusahaan pers tempat ia bekerja, bukan mengabdikan diri untuk rakyat.
Apalagi jika pemilik media tersebut
masuk ke ranah politik dan berhubungan dengan orang-orang yang berperan dalam
kehidupan politik. Tentu kata “akurat” yang ada pada penjelasan point b yaitu
berarti “dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi,”
masih dalam genggaman pimilik media sehingga wartawan yang seharusnya obyektif
dalam memberikan atau menginformasikan sesuatu yang berbau politik masih belum
terwujud.
Dampak lainnya yang terjadi adalah
keberimbangan yang pada penjelasan point c mengatakan bahwa “berimbang” berarti
semua pihak mendapat kesempatan setara.
Biasanya dalam berita politik, setiap media tentu memilki ideologi yang
berbeda yang akan membawa pengaruh pada pengemasan berita tersebut. Hal lain
yang menyebakan semakin parahnya dalam pengemasan berita adalah adanya
“Konglomerasi media”,sehingga wartawan dalam memproses berita harus sesuai
dengan kehendak dari pemilik media yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi.
Selain ideologi, kepentingan politik
dan konglomerasi media, masalah pribadi yang terjadi pada pemilik media dengan
orang-orang yang ada dalam aktivitas politik juga mengharuskan wartawan yang
bekerja dalam medianya menulis apa yang diperintahkan oleh pemiliknya, sehingga
tidak jarang wartawan mencari informasi yang bertujuan menjatuhkan pihak
tertentu yang bermasalah dengan pemilik media tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar